ONG39 – Majelis hakim memutuskan bahwa tiga perbuatan Tom Lembong dinilai melawan hukum, meskipun dirinya telah menerima abolisi atau pengampunan hukum dari pemerintah. Putusan ini menjadi sorotan publik karena menegaskan bahwa abolisi tidak serta merta menghapus unsur pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang.
BACA BERITA SEBELUMNYA :
Fakta Mengejutkan: Aqua Ternyata Bukan dari Air Pegunungan
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim menyebut bahwa terdapat tiga tindakan yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan itu yang memenuhi unsur melawan hukum. Ketiganya meliputi:
-
Penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada keuangan negara.
-
Pemberian izin usaha secara tidak prosedural kepada pihak tertentu.
-
Keterlibatan dalam proses administrasi proyek investasi yang tidak sesuai aturan.
Hakim menilai bahwa meski Tom Lembong telah menerima abolisi, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai melanggar norma hukum dan etika jabatan publik.
Abolisi Tidak Menghapus Kesalahan
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa abolisi merupakan bentuk pengampunan politik dari presiden, namun tidak berarti seseorang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Abolisi hanya menghentikan proses hukum, bukan menghapus fakta pelanggaran yang terjadi.
“Secara yuridis, abolisi tidak mengubah substansi tindakan. Hakim menilai perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur hukum pidana,” ujar hakim ketua dalam sidang.
Tanggapan Kuasa Hukum Tom Lembong
Kuasa hukum Tom Lembong menilai keputusan hakim tersebut tidak seharusnya menjadi dasar moral untuk menilai kliennya bersalah. Ia berpendapat bahwa penerimaan abolisi merupakan bentuk rekonsiliasi nasional, bukan pengakuan kesalahan.
“Klien kami sudah menerima keputusan negara. Fokusnya sekarang adalah memperbaiki sistem agar hal serupa tak terulang,” kata kuasa hukum dalam keterangannya.
Respons Publik dan Pengamat Hukum
Beberapa pengamat hukum menilai bahwa keputusan hakim ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus abolisi ke depan. Hal ini menegaskan bahwa abolisi bukan pembenaran atas tindakan yang secara hukum melanggar.
“Putusan ini menjadi peringatan bagi pejabat publik agar berhati-hati. Abolisi mungkin menghentikan proses hukum, tapi tidak menghapus catatan moral dan tanggung jawab publik,” ujar seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia.
Kesimpulan
Kasus Tom Lembong menjadi pelajaran penting dalam praktik hukum dan politik Indonesia. Meski menerima abolisi, hakim tetap menilai perbuatannya melawan hukum, menunjukkan bahwa supremasi hukum tetap menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan.
